Foto & Kolase/HH
MEDIASURAK.ID – Sengketa empat pulau Aceh–Sumatera Utara boleh saja telah selesai secara administratif setelah diambil alih pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Peta mungkin sudah kembali tenang. Pernyataan-pernyataan resmi mulai reda. Media pun perlahan bergerak ke isu lain yang lebih baru.
Tetapi sastra tidak bekerja seperti politik.
Politik menutup sengketa melalui keputusan. Puisi justru membuka kembali apa yang tertinggal di dalam dada manusia setelah sebuah keputusan dibuat. Dan mungkin karena itulah puisi-puisi yang dibacakan oleh POPPI—Perkumpulan Podium Perempuan Penyair Indonesia—dalam diskusi buku Sengketa 4 Pulau ditulis oleh Murizal Hamzah dan Fikar W Eda yang diselenggarakan oleh komunitas Desember Kopi Gayo bekerjasama dengan Dispusip dan Perpustakaan Jakarta di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin TIM Jakarta pada 18 Mei 2026 terasa penting untuk dicatat.
Puisi-puisi itu tidak lahir untuk memperpanjang konflik. Tidak pula menjadi alat propaganda daerah. Mereka hadir sebagai cara empat perempuan penyair membaca bagaimana sebuah sengketa wilayah bergerak masuk ke tubuh masyarakat: menjadi kecemasan, amarah, ingatan, bahkan rasa kehilangan terhadap sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar mereka miliki secara pribadi, tetapi hidup di dalam kesadaran kolektif mereka.
Yang menarik, empat penyair ini tidak menulis dengan nada yang sama. Mereka seperti empat arah angin yang datang dari laut berbeda.
- Kemalawati menulis dengan keteduhan yang nyaris menyerupai doa. Fatin Hamama R. Syam datang membawa letupan amarah rakyat. Helvy Tiana Rosa memasuki persoalan melalui lorong sejarah dan spiritualitas. Sementara Devie Komala Syahni menghadirkan wajah masyarakat pesisir dengan bahasa yang sederhana tetapi menghantam.
Dalam Empat Pulau dalam Nafas Kami, D. Kemalawati memulai puisinya dengan citraan yang sangat tenang:
“Seperti noktah kecil mengambang
di luas samudera”
Pulau-pulau itu mula-mula hadir sebagai noktah kecil yang nyaris sepi. Tidak megah. Tidak dramatik. Tetapi perlahan puisi ini bergerak memasuki ruang batin masyarakat pesisir yang merasa pulau-pulau itu telah menjadi bagian dari hidup mereka.
Larik:
“Empat pulau tak berpenghuni itu telah menghuni aliran nafas kami”
adalah titik paling kuat dalam puisi tersebut. Sengketa wilayah tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang biologis dan spiritual. Pulau tidak lagi hadir sebagai objek geografis, melainkan denyut batin masyarakat.
Yang membuat puisi ini matang adalah kemampuannya menahan diri. Ketika banyak puisi sosial mudah berubah menjadi slogan kemarahan, D. Kemalawati justru menjaga puisinya tetap jernih. Bahkan di akhir ia mengingatkan:
“Memihak tanpa pijakan akan menjadi arang.”
Larik ini penting karena memperlihatkan kesadaran moral di tengah situasi yang panas. Puisi ini tidak mengajak pembaca membenci, tetapi mengajak mereka berpikir lebih dalam tentang bagaimana emosi publik mudah dibakar oleh informasi yang belum tentu utuh.
Jika D. Kemalawati menghadirkan bara yang ditahan, maka Fatin Hamama R. Syam dalam Bung Karang Karangan justru membiarkan bara itu menyala terang.
Puisinya bergerak seperti orasi jalanan. Repetitif, emosional, dan penuh tekanan. Kata “karang” dimainkan sebagai simbol narasi kekuasaan yang dianggap terus-menerus “mengarang” kenyataan rakyat.
“Ah, Bung terlalu rajin mengarang”
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada rasa lelah masyarakat terhadap janji politik dan bahasa kekuasaan.
Puisi Fatin tidak sibuk memperindah metafora. Ia memilih energi bahasa lisan. Karena itu puisinya terasa seperti ingin diteriakkan di depan gedung-gedung pemerintahan. Ada kemarahan yang sangat nyata ketika ia menulis:
“Yang murah air mata kami, peluh kami dan darah kami”
Kekuatan puisi ini justru terletak pada keberaniannya menjadi keras. Ia membawa suara rakyat kecil—warung kopi, jalanan, dan keresahan sosial—masuk ke ruang sastra tanpa takut dianggap terlalu kasar.
Di tengah dua suara yang emosional itu, Helvy Tiana Rosa memilih jalan berbeda lewat Sajak Dua Orang yang Menerangi Dunia dari Tanah yang Masih Gelap.
Helvy tidak langsung bicara tentang sengketa empat pulau. Ia justru membawa pembaca kembali pada sejarah panjang Aceh Singkil sebagai tanah kelahiran Hamzah Fansuri dan Abdurrauf as-Singkili.
Pembukaan puisinya sangat kuat:
“sebelum ada yang tahu cara menggambar batas di atas laut”
Larik ini seperti mengingatkan bahwa sebelum manusia sibuk menggambar garis wilayah, tanah Singkil telah lebih dulu melahirkan cahaya intelektual dan spiritual bagi Nusantara.
Helvy membangun puisinya melalui ironi sejarah. Dunia mengenal Hamzah Fansuri dan Abdurrauf, tetapi tanah tempat mereka lahir masih “menunggu aspal.” Puisi ini memperlihatkan bagaimana daerah yang memberi cahaya besar bagi peradaban justru sering hidup dalam keterlambatan pembangunan dan pengabaian.
Puisinya terasa seperti arsip peradaban sekaligus gugatan moral terhadap cara negara memandang wilayah pinggiran.
Lalu hadir Devie Komala Syahni dengan Empat Pulau yang Tergeser di Atas Meja. Jika Helvy bergerak melalui sejarah besar, Devie justru memilih detail-detail kecil kehidupan pesisir.
Puisinya dibuka sederhana:
“empat pulau itu
mula-mula cuma nama”
Tetapi perlahan pulau-pulau itu berubah menjadi:
“empat tubuh kecil
yang mendadak diperebutkan”
Metafora ini sangat kuat karena mengubah wilayah geografis menjadi tubuh manusia yang rapuh.
Devie juga sangat berhasil memperlihatkan jarak antara ruang rapat dan kehidupan rakyat:
“garis batas digeser
dengan penggaris
dan secangkir kopi rapat”
Larik itu menghadirkan ironi birokrasi yang dingin. Nasib masyarakat pesisir diputuskan dari meja-meja formal oleh orang-orang yang mungkin tak pernah benar-benar mengenal kehidupan laut.
Dan mungkin salah satu larik paling indah dari keseluruhan puisi tentang empat pulau ini adalah:
“tempat azan kecil melawan badai.”
Larik itu kecil, sederhana, tetapi mengandung seluruh keteguhan masyarakat pesisir yang bertahan hidup di tengah keterbatasan.
Jika dibaca bersama-sama, puisi-puisi POPPI ini sebenarnya sedang memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sengketa wilayah. Mereka sedang menunjukkan bahwa sebuah pulau tidak pernah hanya tentang koordinat dan administrasi. Di dalamnya ada sejarah, doa-doa kecil, tubuh nelayan, kuburan leluhur, dan rasa memiliki yang hidup turun-temurun.
Dan mungkin di situlah sastra akan bertahan lebih lama daripada berita politik.
Beberapa tahun lagi orang mungkin lupa siapa pejabat yang berdebat tentang empat pulau itu. Tetapi larik-larik seperti:
“Empat pulau tak berpenghuni itu telah menghuni aliran nafas kami”
atau:
“Yang murah air mata kami, peluh kami dan darah kami”
atau:
“tempat azan kecil melawan badai”
mungkin masih akan terus tinggal di dalam ingatan pembaca.
Karena puisi yang baik tidak sekadar mencatat peristiwa. Ia menyimpan bagaimana manusia merasakan peristiwa itu di dalam dadanya.
Dan lewat puisi-puisi ini, empat perempuan penyair dari POPPI memperlihatkan bahwa setelah bara politik padam, sastra masih bekerja menjaga ingatan. Menjaga nurani. Menjaga agar manusia tidak lupa bahwa di balik setiap sengketa wilayah, selalu ada yang sedang berusaha mempertahakan makna rumah.
Helmi Hass
