Trump saat memimpin pertemuan Dewan Perdamaian Gaza. Foto/Reuter
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk rekonstruksi Gaza dilaporkan mengalami kebuntuan serius setelah rekening dana resminya tercatat kosong, meski sebelumnya dijanjikan miliaran dolar AS atau Rp 160 triliun oleh sejumlah negara anggota.
Laporan Financial Times pada Rabu menyebutkan, hingga kini tidak ada satu pun dana yang masuk ke rekening resmi dewan yang dikelola Bank Dunia dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seorang sumber bahkan menyebut saldo rekening tersebut “nol dolar”.
Ironisnya, sejumlah kontribusi donor justru disebut dialihkan ke rekening di JPMorgan Chase. Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana rekonstruksi Gaza yang sejak awal dipromosikan sebagai proyek perdamaian pascaperang.
Dewan tersebut dibentuk Januari 2026 menyusul kesepakatan gencatan senjata Oktober lalu yang bertujuan menghentikan konflik panjang di Gaza. Inisiatif ini digagas Trump untuk mendukung pembangunan kembali wilayah Palestina yang hancur akibat perang berkepanjangan.
Penilaian bersama Uni Eropa dan PBB yang dirilis April 2026 memperkirakan Gaza membutuhkan lebih dari 71 miliar dolar AS dalam satu dekade ke depan untuk membangun kembali infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemukiman warga yang luluh lantak akibat perang.
Trump sebelumnya menyatakan Amerika Serikat akan menyumbang 10 miliar dolar AS ke dewan tersebut. Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga disebut menjanjikan sedikitnya 1 miliar dolar AS masing-masing demi memperoleh kursi permanen dalam struktur dewan.
Namun hingga kini, janji itu belum terealisasi ke rekening resmi. Situasi makin rumit setelah sejumlah negara mulai mengambil jarak terhadap inisiatif tersebut. Indonesia, yang sempat tercatat sebagai peserta, dikabarkan menolak komitmen dana permanen, terutama setelah meningkatnya ketegangan regional menyusul serangan terhadap Iran.
Di sisi lain, sejumlah negara besar Eropa seperti Prancis dan Inggris memilih tidak bergabung. Banyak pihak menilai dewan tersebut terlalu melekat pada kepentingan politik pribadi Trump karena piagam organisasi memberi kewenangan dominan kepada dirinya, bahkan memungkinkan pengaruh tetap berlanjut setelah masa jabatan presiden berakhir.
Komposisi anggota dewan juga menuai kritik karena lebih banyak diisi sekutu tradisional AS di Timur Tengah, negara-negara kecil yang ingin mendekat ke Washington, serta kelompok ideologis pendukung Trump.
Mandeknya dana ini turut memukul rencana pembentukan National Committee for Gaza Administration (NCAG), badan teknokrat Palestina dukungan AS yang diproyeksikan mengambil alih administrasi Gaza dari Hamas.
Reuters pada April lalu melaporkan, dewan tersebut telah memberi tahu Hamas dan faksi Palestina lainnya bahwa NCAG belum bisa masuk ke Gaza karena persoalan pendanaan dan keamanan yang belum terselesaikan.
Sumber internal menyebut keterlambatan pencairan dana serta situasi keamanan yang masih rapuh menjadi faktor utama tertundanya pengerahan badan tersebut. Meski gencatan senjata telah diumumkan Oktober lalu, serangan dan kekerasan di Gaza dilaporkan masih terus terjadi.
Pejabat kesehatan Palestina menyebut sedikitnya 700 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Sementara secara keseluruhan, lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, dengan sebagian besar penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam pengungsian.[dk]
