Ilustrasi dapur sppg. (Foto/BGN)
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banda Aceh menghadapi kendala operasional setelah tujuh dapur penyedia makanan bergizi terpaksa menghentikan layanan sementara mulai Senin (8/6/2026). Penghentian aktivitas tersebut dipicu keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga sejumlah dapur tidak lagi memiliki anggaran untuk membeli bahan baku dan menjalankan proses produksi makanan.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa keberlanjutan program unggulan pemerintah tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga pada kelancaran pendanaan yang menopang operasional harian di lapangan. Tanpa ketersediaan dana yang tepat waktu, distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat berpotensi mengalami gangguan.
Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan dari total 37 dapur MBG yang saat ini beroperasi di Banda Aceh, sebanyak tujuh dapur terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya karena dana operasional yang tersedia telah habis.
“Yang berhenti di Banda Aceh ada tujuh dapur dari total 37 dapur yang beroperasi. Penyebabnya karena dana operasional belum ditop-up. Dana itu yang digunakan untuk menggerakkan seluruh aktivitas dapur dalam menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi,” kata Reza, Senin (8/6/2026).
Menurut Reza, keterlambatan pencairan dana bukan pertama kali terjadi sejak program MBG dijalankan. Situasi serupa, kata dia, pernah terjadi sebelumnya dengan rentang waktu keterlambatan yang berbeda-beda.
“Ini sebenarnya kejadian yang biasa terjadi di SPPG. Sebelumnya juga pernah terlambat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuh dapur yang menghentikan layanan sementara tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Ulee Kareng, Kuta Raja, Lueng Bata, Syiah Kuala, Banda Raya, dan Baiturrahman. Dari jumlah itu, Kecamatan Banda Raya menjadi wilayah yang paling banyak terdampak dengan dua dapur menghentikan operasional.
Sementara itu, dapur-dapur lainnya masih dapat melanjutkan pelayanan karena masih memiliki cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
Reza menjelaskan bahwa operasional dapur MBG membutuhkan perencanaan dan persiapan yang dilakukan jauh sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Karena itu, keterlambatan dana secara langsung berdampak pada kemampuan dapur untuk membeli bahan baku dan menyiapkan proses produksi.
“Untuk distribusi makanan hari Senin misalnya, persiapan harus dilakukan pada hari sebelumnya. Jika tidak ada persiapan, tentu program tidak bisa berjalan,” katanya.
Menurutnya, dana operasional merupakan komponen utama yang menopang seluruh aktivitas dapur, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa penghentian sementara operasional sejumlah dapur tersebut tidak berkaitan dengan berbagai isu maupun polemik yang berkembang di tingkat pusat terkait Program Makan Bergizi Gratis.
Ia memastikan hingga saat ini tidak ada instruksi penghentian program dari Badan Gizi Nasional dan seluruh mekanisme pelaksanaan MBG di daerah masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara operasional program ini tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang. Sampai hari ini tidak ada instruksi penghentian program dari BGN. Semua masih berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Saat ini, pihak pengelola dapur masih menunggu pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Reza mengaku telah menerima informasi bahwa pimpinan BGN sedang memproses pengajuan penambahan dana untuk mendukung keberlanjutan operasional dapur-dapur yang terdampak.
Ia berharap proses pencairan dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur MBG di Banda Aceh kembali beroperasi normal dan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu dalam jangka waktu yang lebih lama.
Penghentian sementara tujuh dapur MBG tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga oleh ketepatan waktu penyaluran dana hingga ke tingkat pelaksana. Sebab, ketika rantai pendanaan tersendat, dampaknya langsung dirasakan oleh dapur-dapur yang menjadi ujung tombak penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
[Raudhatul Jannah]
