Guru di sebuah sekolah terpencil. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Wacana penataan hingga kemungkinan penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi memicu polemik. Di tengah isu “kelebihan lulusan”, suara penolakan justru menguat dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menegaskan penolakan terhadap wacana penghapusan prodi keguruan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi keliru sasaran, mengingat kebutuhan guru di lapangan masih jauh dari terpenuhi—terutama di daerah terpencil.
“Guru masih kurang. Jangan sampai kebijakan justru memperparah ketimpangan,” tegasnya.
Polemik Berawal dari Isu “Oversupply”
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sempat membuka opsi penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk keguruan yang disebut mengalami kelebihan pasokan lulusan.
Namun pemerintah kemudian meluruskan bahwa penutupan bukan langkah utama.
Plt Sekjen Badri Munir Sukoco menegaskan, kebijakan tersebut hanya opsi terakhir. Sementara Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut fokus utama justru penguatan kualitas dan pembaruan kurikulum.
Artinya: bukan ditutup, tapi diperbaiki.
Realita di Lapangan: Guru Masih Langka
DPR menilai narasi “kelebihan guru” tidak mencerminkan kondisi riil di daerah.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi dua masalah klasik:
- kekurangan tenaga pendidik
- keterbatasan akses pendidikan
Menurut Esti, persoalan utama bukan jumlah lulusan, melainkan distribusi dan kebijakan penempatan.
“Jangan bicara kelebihan, kalau di lapangan masih kekurangan,” ujarnya.
Masalah Lebih Dalam: Kesejahteraan dan Fasilitas
Isu lain yang tak kalah krusial adalah kesejahteraan guru.
Banyak guru—terutama di daerah—masih menghadapi:
- gaji rendah
- status tidak pasti
- fasilitas kerja terbatas
Dalam kondisi seperti itu, profesi guru justru kehilangan daya tarik.
Akibatnya: bukan hanya kekurangan guru, tapi juga krisis kualitas.
Anggaran Besar, Tapi Belum Tepat Sasaran
DPR juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN/APBD.
Menurut Esti, anggaran besar tersebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan nyata:
- peningkatan kualitas guru
- perbaikan sekolah
- pemerataan infrastruktur pendidikan
“Jangan sampai habis untuk belanja rutin, tapi tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Bukan Prodinya yang Salah, Tapi Sistemnya
Perdebatan ini membuka persoalan yang lebih besar:
- apakah benar Indonesia kelebihan guru?
- atau justru kekurangan sistem yang mampu mendistribusikan dan menyejahterakan mereka?
Menghapus prodi keguruan bisa jadi solusi instan—tapi berisiko memperdalam krisis jangka panjang.
Masalahnya bukan pada jumlah lulusan, tapi pada kebijakan yang belum tepat sasaran.[am]
