Petugas SE2026 foto bersama kades usai melaporkan kegiatan ke Kantor Keuchik di Gampong Lam Ara, Banda Aceh.Ist
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Sebanyak 5.328 petugas lapangan mulai menyisir seluruh wilayah Aceh untuk memotret denyut perekonomian masyarakat. Mulai dari warung kopi di pelosok desa, pasar tradisional, usaha rumah tangga, hingga bisnis berbasis digital akan menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan besar-besaran ini tidak sekadar menjadi agenda statistik lima tahunan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menyusun peta ekonomi Aceh dan arah kebijakan pembangunan pada masa mendatang. Karena itu, BPS Aceh menargetkan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara akurat dan komprehensif.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan ribuan petugas telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota, termasuk wilayah terpencil, untuk mengumpulkan data ekonomi yang menjadi bagian dari basis data ekonomi nasional.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Aceh. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Agus, Senin (15/6/2026).
Arahan kegiatan sensus di Kecamatan sebelum bergerak ke gampong-gampong, Ist
Menurutnya, pendataan akan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari rumah tangga usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, hingga perusahaan berskala besar.
Tak hanya itu, berbagai aktivitas ekonomi yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat juga akan menjadi sasaran pendataan, seperti pasar tradisional, warung makan, kedai kopi, toko kelontong, toko pakaian, usaha distribusi barang, hingga usaha berbasis teknologi dan platform digital.
Agus menjelaskan, data yang diperoleh dari sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Data yang akurat sangat menentukan kualitas kebijakan. Pemerintah membutuhkan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” katanya.
Selain bermanfaat bagi pemerintah, hasil sensus juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha untuk melihat peluang pasar, mengembangkan bisnis, serta memahami potensi ekonomi di daerah masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, petugas akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah penduduk maupun lokasi usaha. Karena itu, BPS Aceh mengimbau masyarakat untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang benar saat proses pendataan berlangsung.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan atau penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus.
Agus menegaskan, seluruh petugas SE2026 telah dibekali atribut resmi berupa rompi khusus, kartu identitas, dan surat tugas yang dilengkapi kode QR yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
“Petugas lapangan menggunakan atribut resmi sehingga masyarakat dapat mengenali dan memastikan keabsahan mereka saat melakukan pendataan,” ujarnya.
BPS Aceh optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar berkat dukungan masyarakat dan pelaku usaha di seluruh daerah.
Sebab, sensus ini bukan sekadar menghitung jumlah usaha atau mencatat aktivitas ekonomi. Lebih dari itu, SE2026 merupakan upaya besar untuk memotret kekuatan ekonomi Aceh secara menyeluruh—mulai dari usaha kecil di pelosok hingga perusahaan besar di perkotaan—agar pemerintah memiliki pijakan yang kuat dalam merancang pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan data yang akurat, arah pembangunan ekonomi Aceh diharapkan semakin tepat sasaran, mampu mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
[Raudhatul Jannah]
