Ilustrasi/mediasurak.id/Edi/AI

Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian kursi. Di tangan Menteri Keuangan ada APBN, dan di balik APBN terdapat kepercayaan pasar, daya beli rakyat, kesinambungan pembangunan serta kredibilitas pemerintah.

Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) layak dibaca lebih jauh daripada sekadar sebuah reshuffle kabinet.

Purbaya baru sekitar setahun menduduki posisi tersebut. Kini kursi yang ditinggalkannya dipercayakan kepada Suahasil, sosok yang bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Suahasil telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memahami cukup dalam mesin kebijakan fiskal negara.

Pertanyaan publik karena itu sederhana: apa yang hendak diperbaiki Presiden melalui pergantian ini?

Pemerintah tidak boleh membiarkan pergantian Menteri Keuangan menimbulkan ketidakpastian baru.

Justru sebaliknya, pergantian ini harus menjadi momentum untuk memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia.

APBN Bukan Ruang Eksperimen

Dalam satu tahun terakhir, kebijakan fiskal Indonesia menghadapi sorotan. Nilai tukar rupiah, pelebaran defisit, kebijakan likuiditas dan komunikasi pemerintah dengan pasar menjadi bagian dari perhatian investor dan analis.

Reuters melaporkan bahwa pergantian Purbaya berlangsung di tengah kekhawatiran investor mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia. Laporan itu juga menyoroti ketegangan kebijakan likuiditas dengan bank sentral serta persoalan komunikasi terkait rencana kontribusi Danantara terhadap APBN.

Dalam situasi seperti itu, hal pertama yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang sensasional.

Yang dibutuhkan adalah kepastian.

APBN bukan laboratorium tempat kebijakan ekonomi diuji coba tanpa perhitungan matang. Setiap perubahan memiliki konsekuensi terhadap utang, defisit, rupiah, inflasi, suku bunga dan kepercayaan investor.

Karena itu, Menteri Keuangan baru harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal mempunyai dasar yang kuat, komunikasi yang jelas dan perhitungan risiko yang transparan.

Suahasil Membawa Modal Pengalaman

Di titik ini, pilihan Suahasil sebenarnya memiliki logika yang kuat.

Ia adalah orang lama dalam sistem fiskal. Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Ia juga memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi dan terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan publik.

Dengan kata lain, Prabowo tidak membawa orang asing ke Kementerian Keuangan.

Presiden menaikkan orang yang sudah mengenal dapurnya.

Ini penting. Sebab tantangan Suahasil bukan mempelajari bagaimana APBN bekerja. Tantangannya adalah membuktikan bahwa pengalaman panjang tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih kredibel dan lebih dipercaya.

Menariknya, pada awal September, ketika masih menjadi Wamenkeu, Suahasil sudah menegaskan bahwa APBN Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS dan Danantara.

Kini kalimat itu mendapatkan ujian sesungguhnya.

Ia tidak lagi berada di kursi wakil yang memberikan pandangan.

Ia sudah berada di kursi yang harus mengambil keputusan.

Pasar Tidak Hanya Melihat Siapa Menteri Keuangan

Pemerintah juga perlu memahami bahwa pasar tidak hanya menilai siapa yang duduk sebagai Menteri Keuangan.

Pasar menilai konsistensi.

Pasar ingin mengetahui apakah target penerimaan realistis. Apakah defisit dapat dikendalikan. Apakah pembiayaan utang dikelola secara hati-hati. Apakah program prioritas pemerintah memiliki sumber pendanaan yang jelas. Apakah komunikasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga ekonomi lainnya berjalan dalam satu arah.

Dan yang tidak kalah penting: apakah angka-angka dalam APBN dapat dipercaya.

Karena itu, pekerjaan pertama Suahasil seharusnya bukan membuat gebrakan.

Pekerjaan pertamanya adalah mengembalikan kepastian.

Jika diperlukan perubahan kebijakan, jelaskan alasannya.

Jika ada tekanan fiskal, buka secara transparan.

Jika ada risiko terhadap APBN, jangan disembunyikan di balik optimisme.

Dan jika pemerintah mempunyai program besar, masyarakat berhak mengetahui dari mana uangnya berasal dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara.

Pertumbuhan Harus Tetap Berjalan

Kita tentu tidak ingin pergantian Menteri Keuangan membuat pemerintah kehilangan keberanian untuk mendorong pertumbuhan.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan. Lapangan kerja membutuhkan investasi. Industri membutuhkan pembiayaan. Masyarakat membutuhkan daya beli. Daerah membutuhkan transfer fiskal yang memadai.

Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibeli dengan mengorbankan kesehatan APBN.

Di sinilah Suahasil harus menemukan titik keseimbangan.

Ia harus mampu menjadi penjaga disiplin fiskal sekaligus penggerak pertumbuhan.

Dua fungsi itu tidak mudah dipertemukan.

Terlalu ketat, ekonomi bisa kehilangan tenaga.

Terlalu longgar, APBN bisa kehilangan kredibilitas.

Terlalu banyak utang, generasi berikutnya yang membayar.

Terlalu takut berutang, pembangunan bisa kehilangan sumber pembiayaan.

Menteri Keuangan yang baik bukan yang selalu mengatakan “tidak” terhadap belanja, tetapi juga bukan yang selalu mengatakan “bisa” terhadap semua keinginan pemerintah.

Menteri Keuangan yang baik adalah yang mampu mengatakan mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang mampu dibiayai dan mana yang harus ditunda.

Pergantian Harus Menghasilkan Kejelasan

Presiden Prabowo tentu memiliki alasan politik dan pemerintahan atas keputusan mengganti Purbaya. Namun alasan tersebut tidak boleh berhenti sebagai urusan internal kabinet.

Karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.

Suahasil kini membawa beban sekaligus peluang.

Beban, karena ia mengambil alih kementerian setelah terjadi pergantian mendadak.

Peluang, karena ia dapat membangun kembali komunikasi fiskal yang lebih tenang, terukur dan konsisten.

Ia memiliki modal pengalaman.

Ia memiliki pengetahuan.

Ia mengenal birokrasi Kementerian Keuangan.

Tetapi pada akhirnya pasar tidak akan menilai Suahasil dari gelar akademik atau panjangnya daftar jabatan.

Pasar akan menilainya dari angka.

Rakyat akan menilainya dari harga pangan, lapangan kerja, daya beli dan kualitas pelayanan publik.

Dunia usaha akan menilainya dari kepastian kebijakan.

Dan sejarah pemerintahan Prabowo mungkin akan menilainya dari satu pertanyaan sederhana:

Apakah pergantian Menteri Keuangan membuat APBN Indonesia semakin sehat dan dipercaya, atau justru menambah ketidakpastian baru?

Karena itu, mengganti Menteri Keuangan boleh saja.

Tetapi jangan sampai yang ikut berganti adalah kredibilitas APBN.

Suahasil kini memegang kemudi.

Yang ditunggu bukan sekadar wajah baru di kursi Menteri Keuangan, melainkan arah baru yang lebih pasti, lebih transparan dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.

Redaksi