Tank-tank Israel siaga di garis kuning Gaza, siap melakukan operasi darat bisa pelucutan senjata Hamas gagal. Reuter
MEDIASURAK.ID, TEL AVIV — Gencatan senjata di Jalur Gaza kembali berada di titik rawan karena hingga kini proses pelucutan senjata Hamas buntu. Militer Israel dilaporkan memperkuat posisi pasukannya di sepanjang “Garis Kuning” dan menyiapkan kemungkinan operasi darat berskala besar jika kebuntuan mengenai perlucutan senjata Hamas tidak teratasi.
Laporan Yedioth Ahronoth yang dipublikasikan pada Rabu (16/9/2026), dengan mengutip sejumlah pejabat Israel, menyebut Komando Selatan militer Israel meningkatkan posisi pasukannya di sepanjang Garis Kuning di Gaza.
Militer Israel juga masih melakukan serangan terarah dan menghancurkan sejumlah fasilitas yang disebut sebagai gudang persenjataan Hamas. Israel menyatakan langkah tersebut diperlukan karena Hamas dinilai masih mempertahankan dan membangun kembali kemampuan militernya.
Persoalan perlucutan senjata Hamas menjadi salah satu titik utama yang menghambat implementasi kesepakatan Gaza. Pejabat Israel yang dikutip Yedioth Ahronoth mengatakan, apabila Hamas tidak menyerahkan persenjataannya secara sukarela melalui kerangka yang didukung Amerika Serikat (AS), perlucutan senjata dapat dilakukan secara paksa.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada 16 September juga menyatakan militer Israel siap melanjutkan operasi apabila pemerintah memerintahkan kembali penghancuran kemampuan militer Hamas.
Katz mengatakan Hamas tidak akan menyerahkan seluruh persenjataannya maupun menghancurkan seluruh jaringan terowongannya. Ia menyatakan militer Israel siap menuntaskan misi apabila mendapat perintah.
Pernyataan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 kembali runtuh dan berkembang menjadi operasi militer berskala besar.
AS Dorong Perlucutan Senjata Hamas
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Washington masih mendorong rencana perlucutan senjata Hamas sebagai bagian dari penyelesaian konflik Gaza.
Sumber yang dekat dengan Board of Peace mengatakan kepada KAN News bahwa AS tetap mendukung rencana untuk menghapus persenjataan Hamas sekaligus mengakhiri peran kelompok tersebut dalam pemerintahan Gaza.
Menurut sumber itu, terdapat dua kemungkinan dalam rencana tersebut. Hamas menyerahkan senjatanya secara sukarela atau perlucutan dilakukan secara paksa dengan dukungan internasional.
Setelah proses tersebut, pasukan Israel diharapkan dapat ditarik dari Gaza dan digantikan International Stabilization Force yang bekerja bersama kepolisian Palestina untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.
Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan besar. Di antaranya mekanisme perlucutan senjata Hamas, pengaturan keamanan Gaza, serta masa depan pemerintahan wilayah tersebut.
Netanyahu Belum Janjikan Penarikan Pasukan
Perbedaan sikap juga terlihat dalam persoalan penarikan pasukan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan Israel tidak akan menarik diri dari wilayah Gaza yang telah dikuasainya sebelum Hamas benar-benar melucuti persenjataannya secara terverifikasi.
Sikap tersebut menjadi salah satu titik perbedaan utama dalam pembahasan mengenai tahap lanjutan kesepakatan gencatan senjata.
Sementara itu, Hamas pada akhir Juli menyatakan kesediaan membahas perlucutan senjata dalam kerangka penyelesaian konflik. Presiden AS Donald Trump ketika itu menggambarkan perkembangan tersebut sebagai sebuah terobosan.
Namun, perbedaan mengenai syarat, mekanisme, dan urutan pelaksanaan kesepakatan masih belum terselesaikan.
Serangan Tetap Terjadi
Gencatan senjata yang disepakati pada Oktober 2025 memang menurunkan intensitas pertempuran dibandingkan periode sebelumnya. Namun, serangan Israel di Gaza masih terus dilaporkan terjadi.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip berbagai sumber, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Data tersebut berasal dari otoritas kesehatan Gaza yang berada di bawah pemerintahan Hamas dan tidak membedakan korban kombatan dan warga sipil.
Sejak gencatan senjata berlaku, lebih dari 1.300 warga Palestina juga dilaporkan tewas dalam berbagai insiden kekerasan di Gaza. Israel dan Hamas saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
Kondisi kemanusiaan pun tetap menjadi persoalan serius.
Sebuah bangunan apartemen tujuh lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara runtuh di Gaza City pada 16 September. Sedikitnya 21 orang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan, sementara sejumlah korban lainnya dilaporkan masih berada di bawah reruntuhan. Sebanyak 14 orang mengalami luka-luka.
Bangunan tersebut sebelumnya telah mengalami kerusakan berat, tetapi masih dihuni keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena terbatasnya pilihan hunian yang aman. Upaya penyelamatan juga menghadapi keterbatasan alat berat dan bahan bakar.
Associated Press melaporkan sekitar 1,7 juta dari 2,1 juta penduduk Gaza masih mengalami pengungsian. Ratusan ribu rumah mengalami kerusakan selama konflik, sementara ribuan bangunan lainnya dinilai berisiko runtuh.
Kontroversi Rencana Emigrasi
Ketegangan semakin kompleks setelah Katz mengaitkan berakhirnya operasi militer dengan rencana pemindahan atau emigrasi warga Palestina dari Gaza.
Katz sebelumnya mengatakan Israel telah menyiapkan kemungkinan pemindahan warga Palestina melalui jalur darat maupun laut. Namun, pelaksanaannya disebut masih bergantung pada dukungan dan keputusan pemerintah AS.
Washington membantah memiliki kebijakan untuk memindahkan warga Gaza secara paksa.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee sebelumnya mengatakan Washington tidak memiliki rencana untuk menggusur warga Gaza di luar kehendak mereka.
Katz kemudian memperjelas pernyataannya dengan mengatakan rencana tersebut bergantung pada keputusan pemerintah AS dan negara-negara lain yang bersedia menerima warga Palestina.
Gaza Kembali di Ambang Eskalasi
Dengan militer Israel memperkuat posisinya di sepanjang Garis Kuning, sementara pembahasan perlucutan senjata Hamas belum menghasilkan kesepakatan final, risiko meningkatnya kembali operasi militer di Gaza kini menjadi salah satu perkembangan utama yang dipantau.
Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi bahwa operasi darat besar-besaran telah dimulai. Laporan yang ada menunjukkan militer Israel sedang meningkatkan kesiapan dan mempertahankan opsi tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada apakah Israel dan Hamas dapat mencapai kesepakatan mengenai perlucutan senjata, mekanisme keamanan pascaperang, peran pasukan internasional, serta masa depan pemerintahan Palestina di Gaza.
Di tengah kebuntuan diplomatik itu, serangan yang masih berlangsung dan kondisi infrastruktur yang sangat rusak membuat krisis kemanusiaan di Gaza tetap menjadi perhatian utama masyarakat internasional.[]
