Ir Nurchalis, SP, M.Si
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang meluas di berbagai wilayah Aceh mulai memukul aktivitas ekonomi masyarakat. Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi hampir setiap hari membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sehingga mengganggu mobilitas dan menambah biaya operasional berbagai sektor usaha.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh sekaligus Anggota Komisi III DPR Aceh yang membidangi perekonomian, Ir. Nurchalis, SP., M.Si., menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya mulai dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat.
“Kelangkaan BBM saat ini bukan lagi terjadi di satu atau dua daerah, tetapi sudah dirasakan hampir di seluruh Aceh. Dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Nurchalis, Kamis (16/7).
Menurutnya, sektor transportasi menjadi kelompok yang paling merasakan dampak. Kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU sebelum dapat kembali beroperasi.
Akibatnya, distribusi barang menjadi terganggu, biaya operasional meningkat, dan pada akhirnya kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
“Kalau kendaraan distribusi barang terus terlambat karena harus mengantre BBM, tentu biaya angkut akan meningkat. Pada akhirnya beban itu akan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang,” ujarnya.
Tidak hanya sektor transportasi darat, para nelayan juga menghadapi persoalan serupa. Kesulitan memperoleh BBM membuat sebagian nelayan mengurangi frekuensi melaut, bahkan ada yang memilih tidak beroperasi karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar.
Menurut Nurchalis, kondisi tersebut bukan hanya merugikan nelayan, tetapi juga berpotensi mengurangi pasokan ikan di pasar yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga hasil tangkapan laut.
“Kalau nelayan tidak bisa melaut karena kesulitan mendapatkan BBM, tentu hasil tangkapan akan berkurang. Dampaknya bukan hanya dirasakan nelayan, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Nurchalis mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh segera menggelar rapat koordinasi guna mengidentifikasi penyebab kelangkaan BBM sekaligus merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu situasi membaik dengan sendirinya karena persoalan tersebut telah memengaruhi roda perekonomian Aceh.
Ia juga meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apabila kelangkaan tersebut berkaitan dengan kebijakan distribusi maupun pengurangan kuota BBM bersubsidi.
“Kalau memang ada perubahan kebijakan atau pengurangan kuota subsidi BBM, masyarakat berhak mengetahui secara transparan. Jangan sampai muncul berbagai spekulasi yang justru menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Nurchalis mengingatkan, apabila kelangkaan BBM terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, maka dampaknya akan semakin luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia khawatir sektor perdagangan, transportasi, perikanan, hingga usaha mikro akan mengalami tekanan yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi masyarakat.
“Kita berharap persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai kelangkaan BBM berkepanjangan menyebabkan aktivitas ekonomi melemah dan masyarakat terus menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.[HH]
