Salah satu jembatan di pulau Simeulue masuk dalam daftar pembangunan yang telah diusulkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Foto/ AMD/Seputaraceh.id
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Kondisi belasan jembatan tua di Kabupaten Simeulue yang hingga kini masih mengandalkan konstruksi baja bailey menjadi perhatian serius Ketua Fraksi NasDem DPRA, Ir Nurchalis, SP, M.Si. Ia mendesak Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBA 2027 untuk membangun 16 jembatan permanen yang menjadi urat nadi transportasi, aktivitas masyarakat, dan pergerakan ekonomi di Pulau Simeulue.
Menurut Nurchalis, pembangunan jembatan tersebut tidak lagi bisa ditunda. Selain telah berusia puluhan tahun, sebagian besar jembatan bailey yang menghubungkan Kecamatan Salang, Alafan, dan Simeulue Barat hanya bersifat darurat, sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan pengguna jalan serta menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
“Jembatan tersebut merupakan urat nadi masyarakat dalam beraktivitas sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Pulau Simeulue. Pemerintah Aceh wajib menganggarkan dana yang cukup untuk membangun jembatan permanen pada ruas jalan provinsi,” tegas Nurchalis.
Ketua Fraksi NasDem DPRA, Ir Nurchalis, SP, M.Si
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran pembangunan tersebut sebenarnya telah diajukan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue sejak 2023. Namun hingga kini usulan itu belum memperoleh kepastian pendanaan dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Irawan Fuady, menjelaskan pembangunan permanen 16 jembatan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp127,41 miliar.
Seluruh jembatan yang diusulkan masih menggunakan konstruksi bailey yang telah berumur dan tersebar di tiga kecamatan, yakni Salang, Alafan, dan Simeulue Barat. Jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan berbagai wilayah serta menjadi lintasan distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok masyarakat.
Dari rincian usulan, Jembatan Along sepanjang 50 meter menjadi proyek dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni sekitar Rp18 miliar. Disusul empat jembatan masing-masing sepanjang 40 meter—Luan Lalla, Tameng, Mahao, dan Donggek—yang masing-masing membutuhkan sekitar Rp14 miliar.
Selain itu, terdapat sejumlah jembatan lain dengan bentang 10 hingga 24 meter yang juga membutuhkan pembangunan permanen karena kondisinya terus mengalami penurunan.
Irawan menegaskan Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dapat menggunakan APBK untuk membangun jembatan-jembatan tersebut karena seluruhnya merupakan aset jalan provinsi maupun jalan nasional. Jika dibiayai melalui APBK, dikhawatirkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, kata dia, dukungan Pemerintah Aceh menjadi sangat penting agar pembangunan infrastruktur strategis tersebut segera terealisasi.
“Kondisinya memang sudah seharusnya dibangun permanen,” ujarnya.
Dengan kondisi jembatan yang terus menua, masyarakat Simeulue berharap pembangunan tidak lagi berhenti pada tahap usulan. Kehadiran jembatan permanen dinilai bukan hanya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi logistik, dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan paling barat Indonesia tersebut.[hr]
