Wakil Ketua I DPRA Ir Saifuddin Muhammad alias Yahfud didampingi Ketua Fraksi NasDem DPRA Ir Nurchalis, SP, M.Si usai menerima Aliansi Buruh Aceh foto bersama di ruang kerjanya. Ist
MEDIASURAT.ID, Banda Aceh — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Aliansi Buruh Aceh mendatangi gedung DPRA untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja di Aceh, Selasa (28/4/2026).
Di tengah tekanan ekonomi global dan lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah, buruh menilai nasib pekerja di Aceh masih jauh dari kata sejahtera. Masalah outsourcing, minimnya lapangan kerja, rendahnya kepastian investasi, hingga perlindungan upah menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut.
Rombongan buruh diterima Wakil Ketua I DPRA, Ir Saifuddin Muhammad alias Yahfud, bersama Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Ir Nurchalis SP, M.Si.
Dalam pertemuan itu, buruh meminta parlemen Aceh tidak hanya menjadi pendengar, tetapi ikut memperjuangkan kebijakan nyata yang berpihak kepada pekerja.
Soroti Outsourcing dan Upah Layak
Aliansi Buruh Aceh menilai praktik outsourcing masih menjadi persoalan klasik yang merugikan pekerja. Banyak buruh bekerja tanpa kepastian status, minim jaminan sosial, serta rentan kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu.
Selain itu, buruh juga menuntut agar standar gaji benar-benar dijalankan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR), bukan sekadar angka di atas kertas.
“Aceh harus bangkit. Buruh harus mendapatkan kesejahteraan dan hak-haknya terpenuhi, termasuk gaji sesuai UMR dan UMP,” kata Nurchalis usai pertemuan.
Investasi Diminta Jalan, Lapangan Kerja Harus Tumbuh
Dalam audiensi tersebut, para buruh juga menyoroti stagnasi investasi di Aceh. Mereka menilai minimnya industri dan masuknya investor berdampak langsung pada sempitnya lapangan kerja serta tingginya angka pengangguran.
Menurut mereka, investasi harus berjalan sehat dan berkelanjutan agar membuka peluang kerja baru, bukan hanya menghadirkan proyek sesaat tanpa dampak bagi masyarakat lokal.
“Kalau investasi bergerak, lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan buruh bisa ikut meningkat,” ujar salah satu perwakilan buruh.
May Day, Buruh Akan Konvoi ke DPRA
Menjelang 1 Mei 2026, Aliansi Buruh Aceh juga memastikan akan menggelar aksi konvoi ke gedung DPRA dalam suasana damai dan kekeluargaan. Mereka akan membawa tuntutan terkait revisi kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, serta peran aktif DPRA memfasilitasi aspirasi buruh ke pemerintah pusat.
Selain isu ketenagakerjaan, diskusi juga menyentuh persoalan JKA yang dinilai penting bagi buruh dan keluarga pekerja sebagai jaring pengaman sosial.
Alarm Sosial Aceh
Pertemuan penuh kekeluargaan hampir dua jam itu menjadi gambaran bahwa persoalan buruh di Aceh bukan semata soal gaji, tetapi berkaitan erat dengan masa depan ekonomi daerah. Ketika lapangan kerja sempit, industri stagnan, dan perlindungan pekerja lemah, maka buruh menjadi kelompok pertama yang menanggung beban krisis.
Kini publik menunggu, apakah audiensi itu akan berujung pada kebijakan nyata bagi buruh Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.[HH]
