Roni Guswandi
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Polemik harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aceh Barat Daya kembali memanas. Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi mendesak Bupati Safaruddin segera memanggil para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di daerah itu.
Desakan tersebut muncul setelah banyak petani mengeluhkan harga pembelian TBS di tingkat PKS yang dinilai jauh di bawah ketetapan Pemerintah Aceh.
“Kami minta Pemerintah Abdya serius menyikapi persoalan ini. Bapak Bupati harus segera memanggil para pemilik PKS,” tegas Roni, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, keluhan petani hampir terus berdatangan terkait rendahnya harga sawit di lapangan. Padahal Pemerintah Aceh secara berkala menetapkan harga resmi TBS setiap 15 hari sekali.
Saat ini, harga TBS yang dibeli PKS di Abdya disebut hanya berkisar Rp2.770 hingga Rp3.000 per kilogram. Sementara harga resmi yang ditetapkan Pemerintah Aceh untuk periode 22 April hingga 5 Mei 2026 berada di kisaran Rp3.275 sampai Rp3.394 per kilogram.
Selisih harga itu dinilai sangat merugikan petani, terutama di tengah naiknya biaya produksi dan kebutuhan hidup masyarakat.
Petani Murka: Saat Harga Naik, PKS Diam
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Abdya, Muazam, mengaku geram terhadap sikap PKS yang dianggap tidak berpihak kepada petani.
“Coba bayangkan, saat harga sawit naik, PKS tidak ikut menaikkan harga. Tapi ketika harga turun, mereka paling cepat menurunkannya,” ujar Muazam.
Ia menilai persoalan tersebut dipicu dugaan monopoli, diskriminasi harga, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
Menurutnya, dinas teknis seharusnya turun langsung ke lapangan memantau harga, bukan menunggu instruksi kepala daerah.
“Mereka harus proaktif. Jangan tunggu perintah bupati atau gubernur baru bergerak,” katanya.
Soroti Alasan Rendemen
Muazam juga menepis alasan PKS yang kerap menyebut rendahnya harga disebabkan rendemen buah sawit yang kurang baik.
“Kalau alasan rendemen kurang, mari kita uji di laboratorium Universitas Syiah Kuala. Jangan jadikan alasan untuk menekan harga petani,” tegasnya.
Ia berharap Bupati Safaruddin segera mempertemukan pemerintah daerah dengan para pemilik PKS agar harga sawit kembali adil dan tidak merugikan petani.
“Pak Bupati harus panggil mereka. Jangan petani terus yang jadi korban,” pungkas Muazam.[hr]
