
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Minyakita kembali menjadi sorotan publik, karena hilang di pasar. Di tengah keluhan masyarakat dan pedagang soal sulitnya mendapatkan Minyakita di pasar, Perum Bulog justru membantah adanya kelangkaan distribusi secara nasional.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa distribusi Minyakita yang menjadi tanggung jawab Bulog telah berjalan maksimal dan kini diklaim sudah tersebar luas di berbagai pasar tradisional maupun titik pantauan pemerintah.
“Kalau mau monitor Minyakita itu cukup lihat peta sebaran Minyakita. Di aplikasi Minyakita sudah hijau semua sejak minggu lalu,” kata Rizal di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Rizal, Bulog telah menyalurkan porsi domestic market obligation (DMO) Minyakita sebesar sekitar 35 persen ke pasar-pasar SP2KP dan pasar tradisional yang menjadi sasaran distribusi pemerintah.
Namun di balik klaim tersebut, fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, stok Minyakita justru dilaporkan menghilang dari lapak pedagang. Pantauan di lokasi memperlihatkan mayoritas kios hanya menjual minyak goreng premium dan minyak goreng curah.
Situasi ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas distribusi minyak subsidi tersebut.
Rizal menjelaskan, Bulog memang tidak diperbolehkan mendistribusikan Minyakita ke seluruh jalur perdagangan. Regulasi terbaru Kementerian Perdagangan membatasi penyaluran hanya untuk pasar SP2KP dan pasar tradisional tertentu.
“Di ritel modern atau pasar nontradisional memang Bulog tidak menyalurkan Minyakita,” ujarnya.
Ia menambahkan, distribusi hanya boleh dilakukan kepada pengecer yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Aturan baru itu juga mewajibkan minimal 35 persen distribusi DMO Minyakita disalurkan melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food.
Di sisi lain, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengakui bahwa Minyakita memang masih sulit ditemukan di sejumlah daerah, terutama di luar wilayah distribusi prioritas.
Namun ia menegaskan bahwa distribusi Minyakita bukan hanya tanggung jawab Bulog semata.
“Bulog itu hanya bagian dari distribusi DMO. Ada BUMN pangan lain juga,” katanya.
Menurut Febby, hingga Mei 2026 Bulog telah menyalurkan sekitar 110 juta liter Minyakita ke seluruh Indonesia. Meski demikian, distribusi belum sepenuhnya merata karena porsi penyaluran dibagi dengan BUMN pangan lainnya.
Persoalan logistik juga menjadi tantangan besar, terutama untuk distribusi ke wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku yang membutuhkan biaya pengiriman jauh lebih mahal.
“Kalau wilayah timur memang kita subsidi silang dari distribusi di Jawa,” jelas Febby.
Kelangkaan Minyakita sendiri terjadi di tengah kenaikan harga minyak goreng premium yang belum juga mereda. Kondisi ini membuat masyarakat kelas menengah bawah semakin tertekan karena pilihan minyak goreng murah semakin sulit diperoleh di pasaran.
Polemik Minyakita kini bukan sekadar soal distribusi, tetapi juga menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
