MEDIASURAK.ID BANDA ACEH – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader Demokrat di Aceh terlibat dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh akhir 2025.
“Pemerintah tidak mungkin sendirian. Maka seluruh jajaran Demokrat, baik itu struktur, terlebih para wakil rakyat, mari sekali lagi kita tunjukkan bahwa Demokrat hadir setiap membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya hadir saat pemilu atau pilkada saja,” ujar AHY.
saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Aceh di Ballroom Anggun, Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) malam/
Kehadiran kader Demokrat kata AHY, tidak boleh hanya ketika memasuki momentum pemilu maupun pilkada. Untuk itu, struktur partai dan para wakil rakyat harus aktif mendampingi masyarakat, terutama mereka yang masih membutuhkan bantuan paska bencana.
Menurut AHY pemulihan Aceh tidak cukup dengan membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.
Bencana tersebut, kata AHY, menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas publik dan permukiman masyarakat, mulai dari jalan, jembatan, jaringan irigasi, rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan hingga rumah ibadah.
“Semua itu harus bisa kita kawal agar rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar kembali membangkitkan semangat masyarakat dan tentunya memulihkan roda perekonomian di Aceh,” katanya.
AHY turut menyoroti dampak bencana terhadap sektor ekonomi masyarakat. Menurutnya, terganggunya aktivitas ekonomi juga memberikan tekanan kepada pelaku usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita tahu bencana yang dahsyat itu juga telah melumpuhkan sektor-sektor ekonomi riil, ekonomi lokal, para pelaku UMKM, dan tentunya kita berharap ini bisa segera kita pulihkan dan normalisasi menjadi semakin baik ke depan,” ujarnya.
Ia menilai kepedulian terhadap masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya Demokrat memperkuat kembali kepercayaan publik di Aceh. AHY mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis penting Partai Demokrat.
“Demokrat sejarahnya kuat di Aceh. Aceh itu dulu sangat membiru, dan mari kita punya tekad untuk kembali membirukan Aceh dengan cara-cara politik yang juga simpatik, yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
AHY juga berharap Musda VI dapat menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat kembali organisasi dan mesin politik Demokrat di Aceh. Ia menargetkan partai tersebut dapat kembali memainkan peran penting di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk bangkit dari kondisi hari ini menuju Demokrat yang kembali kuat, memiliki peran di eksekutif maupun di parlemen pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, terutama dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang maupun pemilihan kepala daerah setelahnya,” ujarnya.
Musda VI Partai Demokrat Aceh mengangkat tema “Konsolidasi Demokrat Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan.” Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Plt Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Rian Firmansyah Syafruddin atau Rian Syaf, serta ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrat dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
Ketua Panitia Miswar Ibrahim Njong melaporkan, 23 DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Aceh mengirimkan perwakilan sebagai peserta resmi Musda VI. Sementara itu, pembukaan kegiatan turut dihadiri sekitar 250 undangan yang terdiri atas anggota DPRA, anggota DPRK se-Aceh, dan jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Aceh.
Perkuat Perdamaian
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Demokrat Aceh, Rian Firmansyah Syafruddin atau Rian Syaf, mengajak seluruh kader menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan memastikan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bulan Agustus kata Rian, memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan, sedang bagi masyarakat Aceh, bulan tersebut juga menjadi pengingat atas perjalanan perdamaian mengakhiri konflik bersenjata.
“15 Agustus, 21 tahun yang lalu, melalui ikhtiar bersama, perdamaian hadir di Bumi Serambi Mekkah setelah tiga dekade konflik bersenjata melanda kita. Perdamaian yang tercapai menjadi titik balik penting dalam sejarah Aceh sekaligus landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik,”katanya.
Rian menyebut proses perdamaian tersebut tidak terlepas dari peran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memilih jalur dialog sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik Aceh.
“Seorang pemimpin yang mengambil keputusan untuk mengakhiri konflik melalui jalan damai. Beliau dengan berani memilih cara baru dalam penanganan konflik Aceh, meninggalkan cara-cara represif dan mengedepankan jalan dialog,” katanya.
