Gubernur Mualem saat pimpin rapat yang dihadiri Mendagri Tito sebagai Ketua Satgas pembangunan Aceh pasca bencana alam, Nov 2025 lalu. Humas Aceh
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Meski kehidupan masyarakat telah kembali berjalan normal dan aktivitas ekonomi mulai menggeliat, pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh masih menyisakan pekerjaan besar yang belum tuntas. Kerusakan rumah warga, sekolah, rumah ibadah, jalan, jembatan, sawah, tambak, hingga jaringan irigasi masih membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan berlangsung hingga tahun 2028.
Fakta tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Selasa (9/6/2026).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kondisi Aceh saat ini memang telah memasuki fase normal secara fungsional. Aktivitas masyarakat, distribusi logistik, layanan listrik, jaringan internet, hingga operasional SPBU telah kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Namun demikian, menurut Tito, normalnya aktivitas masyarakat tidak berarti seluruh dampak bencana telah teratasi.
“Memang kehidupan masyarakat sudah kembali berjalan normal, tetapi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Mulai dari perumahan, sekolah, madrasah, rumah ibadah, jalan, jembatan, sawah, tambak, dan berbagai fasilitas lainnya,” kata Tito.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen membutuhkan waktu yang lebih panjang dibanding masa tanggap darurat.
“Normal yang kita maksud saat ini adalah normal secara fungsi. Pergerakan orang dan barang sudah lancar, listrik tersedia, internet berjalan, logistik aman. Namun, pemulihan permanen masih membutuhkan waktu,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah yang akan berlangsung hingga tahun 2028.
Program itu mencakup pembangunan kembali rumah warga, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, infrastruktur transportasi, serta sarana pendukung sektor pertanian dan perikanan yang rusak akibat bencana.
Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode 2026–2028.
Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni sekitar Rp39 triliun pada tahap pertama, Rp32 triliun pada tahap kedua, dan lebih dari Rp28 triliun pada tahap ketiga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan.
Mualem saat memberi keterangan pers. Foto/mediasurak.id/Raudhah
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Menurut Mualem, kerusakan akibat bencana tidak hanya berdampak pada fasilitas umum, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Semua sektor memang membutuhkan penanganan, tetapi yang paling utama bagi Aceh adalah sawah, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak karena itu berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat,” kata Mualem.
Ia menilai pemulihan infrastruktur produktif menjadi kunci agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali pulih secara menyeluruh. Jika sektor-sektor tersebut belum dibenahi, dampak bencana akan terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Mualem juga mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 telah memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Padahal sebelum musibah terjadi, angka kemiskinan di Aceh menunjukkan tren penurunan.
“Yang kita khawatirkan, bencana ini menambah beban masyarakat. Sebelumnya angka kemiskinan mulai menurun, tetapi setelah musibah terjadi kondisinya kembali tertekan,” ujarnya.
Menurut Mualem, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi dua wilayah yang mengalami dampak paling berat dan memerlukan perhatian khusus dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain perbaikan jalan, jembatan, sawah, dan tambak, Pemerintah Aceh juga mendorong percepatan penanganan sungai yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu banjir di berbagai daerah.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh fasilitas yang rusak akibat bencana dapat segera dibangun kembali dan masyarakat bisa bangkit sepenuhnya.
“InsyaAllah Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat akan terus bekerja sama agar proses penanganan berjalan maksimal dan seluruh kerusakan akibat bencana bisa dipulihkan,” kata Mualem.
Bagi Aceh, tantangan saat ini bukan lagi sekadar keluar dari masa darurat bencana, melainkan memastikan proses pemulihan berjalan tuntas. Sebab selama rumah warga, sawah, tambak, irigasi, jalan, dan jembatan belum sepenuhnya pulih, maka dampak bencana masih akan terus membayangi kehidupan dan perekonomian masyarakat di berbagai daerah.
[Raudhatul Jannah]
