MEDIASURAK,ID, BANDA ACEH – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mempertegas hal itu saat bertemu awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dengan mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional saat ini. Menurutnya, pasokan energi masih aman, kemudian pergerakan harga minyak dunia relatif terkendali. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengamanan pasokan dari berbagai negara, termasuk Rusia.
“Amanlah, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG insyaallah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” kata Menteri ESDM.
Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan Rusia, termasuk pengadaan minyak mentah serta pembangunan infrastruktur energi.
“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, kebutuhan crude nasional mencapai sekitar 300 juta barel per tahun sehingga pemerintah harus fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasokan LPG. Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun sehingga diperlukan tambahan sumber pasokan alternatif.
Menurut Bahlil, pembahasan pasokan crude dengan Rusia telah mendekati tahap final, sementara kerja sama terkait LPG dan investasi infrastruktur masih dalam proses lanjutan. Pemerintah, lanjut dia, tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi dengan membuka peluang kemitraan bersama berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.
Menteri ESDM juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyampaikan negara-negara di Afrika menjadi alternatif sumber minyak mentah di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
“Pertamina dan pemerintah selalu mencarikan alternatif-alternatif sumber energi yang dimiliki, termasuk dari negara-negara yang memang sudah kita laksanakan (impor) selama ini melalui Afrika dan negara lainnya,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.
Ketika ditemui di sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026), Baron menyebut langkah tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ihwal alternatif sumber minyak mentah selama Selat Hormuz masih ditutup akibat perang.
Baron menyampaikan Pertamina berupaya maksimal dalam memastikan ketersediaan BBM maupun LPG bagi masyarakat dan industri. “Kami terus memonitor dinamika yang terjadi di global. Kami lakukan dengan cara berkoordinasi secara intens dengan pemerintah yang sedang mengupayakan juga cara-cara terbaik sehingga LPG maupun BBM bisa tetap tersedia bagi seluruh masyarakat,” kata Baron.
Untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia, lanjut dia, Pertamina melaksanakan proses pencarian sumber energi terbaik untuk diberikan kepada masyarakat. “Semua sumber sedang kami jajaki dan kami lakukan (impor), tidak hanya dari Afrika,” ujar Baron.
Diwartakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah.
Pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain sebagai respons atas gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, seperti dari Angola, Brasil, Amerika Serikat, hingga Rusia.
Pada pertengahan April 2026, Bahlil melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG dari Rusia dalam pertemuannya dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Rusia, Selasa (14/4/2026).[ant]
