MEDIASURAK.ID,BANDA ACEH — Menteri PU Dody Hanggodo melakukan perombakan secara besar-besaran di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengganti tujuh pejabat eselon strategis. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat penataan ulang birokrasi di sektor infrastruktur.
Dody melakukan perombakan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026), dan menyasar posisi-posisi kunci mulai dari Sekretaris Jenderal hingga sejumlah staf ahli menteri.
Dody menekankan pentingnya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bersih dan solid. Ia menyebut, kekuatan birokrasi merupakan salah satu fondasi utama statecraft—kemampuan negara dalam mengelola kebijakan secara efektif.
“ASN harus kompeten, berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik,” tegas Dody.
Kementerian PU, katanya, dituntut tidak sekadar menjalankan program, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Perombakan ini tidak bersifat kosmetik. Posisi tertinggi birokrasi di kementerian ikut diganti.
Jabatan Sekretaris Jenderal yang sebelumnya dipegang Wida Nurfaida kini diisi Apri Artoto, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengembangan SDM.
Sementara itu, posisi Direktur Jenderal Sumber Daya Air kini dipercayakan kepada Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menggantikan Dwi Purwantoro.
Pergantian juga terjadi pada sejumlah kepala badan dan staf ahli, menunjukkan bahwa restrukturisasi menyentuh berbagai lini penting pengambilan kebijakan.
Daftar Lengkap Perombakan:
- Sekretaris Jenderal: Wida Nurfaida → Apri Artoto
- Dirjen Sumber Daya Air: Dwi Purwantoro → Arnold A.P. Ritiauw
- Kepala BPSDM: Apri Artoto → Bisma Staniarto
- Kepala BPIW: Bob Arthur Lombogia → Adenan Rasyid
- Staf Ahli Sosial Budaya: K.M. Arsyad → Rachman Arief Dienaputra
- Staf Ahli Ekonomi & Investasi: Abram E. Barus → Indro Pantja Pramodo
- Staf Ahli Keterpaduan Pembangunan: Edy Juharsyah → Pantja Dharma Oetojo
Pengetatan Tata Kelola
Dody menegaskan bahwa perombakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan integritas ASN di lingkungan kementerian. Ia ingin memastikan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil benar-benar berjalan.
“Profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Langkah ini juga dibaca sebagai respons terhadap tantangan besar sektor infrastruktur—mulai dari percepatan proyek strategis hingga tuntutan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Perombakan besar ini sekaligus mengirim pesan tegas: Kementerian PU sedang berbenah, dan standar kinerja birokrasi akan diperketat.[dk]
