Sejumlah elit Partai NasDem bereaksi keras terhadap cover Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh terkait laporan wacana merger NasDem dengan Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)
MEDIASURAK.ID,BANDA ACEH – Ketegangan antara partai politik dan media kembali memanas. Sejumlah elite Partai NasDem melancarkan kritik keras terhadap Majalah Tempo menyusul sampul yang menampilkan Ketua Umum mereka, Surya Paloh, dalam konteks isu merger dengan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto.
Bagi NasDem, ini bukan sekadar soal desain sampul. Ini soal martabat, framing, dan batas antara kritik dan penghinaan.
Reaksi keras tak terbendung. Sejumlah kader bahkan turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Tempo, Selasa (14/4), menuntut klarifikasi dan permintaan maaf.
“Kritik Boleh, Tapi Jangan Merendahkan”
Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai sampul tersebut telah melewati batas etika.
Menurutnya, Surya Paloh selama ini dikenal terbuka terhadap kritik. Namun kritik, kata dia, harus berbasis substansi, bukan dibungkus dengan visual yang berpotensi merendahkan.
“Jangan sampai kebebasan berubah menjadi kehilangan arah,” tegasnya.
Pernyataan ini menandai garis tegas yang ingin ditarik NasDem: kritik sah, tetapi framing visual dianggap sebagai bentuk serangan simbolik.
Sengketa Istilah: “Merger” atau “Blok Politik”?
Di balik polemik visual, perdebatan substantif juga mencuat. Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, secara tegas menolak istilah “merger” yang digunakan dalam laporan Tempo.
Menurutnya, yang disampaikan Surya Paloh bukanlah peleburan partai, melainkan gagasan blok politik—konsep yang memiliki akar panjang dalam sejarah politik Indonesia.
“Ini bukan merger. Ini soal blok politik. Kalau menyebut merger, itu menunjukkan ketidakpahaman literatur politik,” ujarnya tajam.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi yang berkembang, bahwa NasDem tengah menuju penggabungan dengan Gerindra.
Desak Dewan Pers Turun Tangan
Kritik juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menilai laporan Tempo telah melampaui batas kebebasan pers.
Ia mendesak Dewan Pers segera turun tangan sebagai “wasit” dalam sengketa ini.
Menurut Martin, laporan tersebut diduga tidak melalui verifikasi yang ketat dan berpotensi merusak reputasi individu.
“Dalam kondisi seperti ini, Dewan Pers tidak perlu menunggu laporan. Harus aktif menjaga etika jurnalistik,” ujarnya.
Gelombang Daerah Ikut Bereaksi
Reaksi tidak hanya terjadi di pusat. Di Sumatera Utara, Ketua DPW NasDem, Iskandar ST, juga menyuarakan penolakan keras.
Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada pembahasan terkait peleburan NasDem dengan partai lain, termasuk Gerindra.
Lebih dari itu, ia menyebut istilah merger sebagai bentuk pelecehan terhadap eksistensi partai.
“NasDem bukan untuk dijual. Ini wadah perjuangan, bukan komoditas politik,” tegasnya.
Di Balik Polemik: Konflik Lama Politik vs Media
Polemik ini kembali membuka bab lama hubungan tegang antara kekuatan politik dan media.
Di satu sisi, media mengklaim kebebasan untuk mengkritik dan membingkai realitas politik. Di sisi lain, partai politik menuntut etika dan akurasi, terutama ketika menyangkut reputasi tokoh.
Kasus ini menunjukkan satu hal:
batas antara kritik, framing, dan persepsi publik semakin kabur.
Dan ketika batas itu dilanggar—atau dianggap dilanggar—yang muncul bukan lagi sekadar perdebatan, melainkan konfrontasi terbuka.[a]
