Mekeu Purbaya
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Untuk efisiensi Prabowo resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp 67 triliun, dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Keputusan tersebut diambil di tengah realisasi anggaran MBG yang hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp 75 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemangkasan dilakukan atas arahan langsung Presiden RI agar penggunaan anggaran program lebih hemat, efektif, dan tepat sasaran.
“Penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Meski anggaran dikurangi, pemerintah memastikan program makan gratis tetap berjalan untuk jutaan pelajar di Indonesia.
Purbaya menegaskan Presiden Prabowo Subianto sedang menghitung pola efisiensi agar program tetap berjalan tanpa mengurangi manfaat utama bagi siswa sekolah.
“Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 April 2026 realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun.
Dana tersebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mayoritas penerima berasal dari kalangan siswa sekolah sebanyak 48,8 juta orang, sedangkan penerima non-siswa mencapai 13,2 juta orang.
Program MBG juga disebut menjadi salah satu faktor utama melonjaknya belanja negara pada awal tahun 2026.
Hingga April 2026, total belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp826 triliun, naik 51,1 persen secara tahunan.
Kementerian Keuangan menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi pelaksanaan program MBG, penyaluran bantuan sosial, hingga pembayaran tunjangan hari raya ASN.
Sementara itu, pendapatan negara hingga April mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Langkah tersebut menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya pidato KEM-PPKF disampaikan langsung oleh Presiden RI, bukan Menteri Keuangan.
Menurut Purbaya, keputusan itu diambil karena dokumen KEM-PPKF memuat langsung program-program unggulan Presiden.
“Di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus beliau yang ngomong, bukan saya,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pidato tersebut harus dibacakan Menteri Keuangan.
“Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF. Tidak ada masalah, tidak ada undang-undangnya juga,” katanya sambil berseloroh dirinya justru senang tidak perlu berbicara dalam agenda tersebut.
Agenda ekonomi pemerintah itu juga menjadi sorotan di tengah beredarnya rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam.
Isu tersebut sempat memicu tekanan di pasar saham dan membuat IHSG ditutup melemah 3,46 persen pada perdagangan Selasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta publik menunggu penjelasan resmi pemerintah dalam pidato ekonomi Presiden di DPR.
“Kita tunggu besok. Besok bicara mengenai kondisi ekonomi,” ujar Airlangga.[am]
