Prabowo pada acara demo ojol
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada perusahaan ride-hailing: potongan aplikasi ojek online (ojol) harus dipangkas drastis—di bawah 10 persen. Jika tidak, mereka dipersilakan hengkang dari Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam momentum Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5), di hadapan ribuan pekerja.
Nada yang digunakan bukan lagi imbauan, melainkan ultimatum.
“Yang Keringetan Ojol, yang Untung Aplikator”
Prabowo menyoroti ketimpangan yang selama ini dikeluhkan para pengemudi ojol. Ia menilai potongan 20 persen—bahkan lebih—tidak masuk akal, mengingat risiko kerja berada sepenuhnya di pihak pengemudi.
“Ojol kerja keras, mempertaruhkan jiwa tiap hari. Aplikator minta 20 persen—bagaimana, setuju?” ujar Prabowo, disambut penolakan massa.
Saat massa meminta 10 persen, Prabowo justru melangkah lebih jauh.
“Saya tidak setuju 10 persen! Harus di bawah 10 persen!” tegasnya.
Tekanan Langsung ke Raksasa Aplikasi
Pernyataan tersebut secara langsung menyasar pemain besar seperti Gojek dan Grab yang selama ini mendominasi pasar.
Prabowo bahkan tak ragu memberi peringatan keras:
“Kalau nggak mau ikut aturan kita, nggak usah usaha di Indonesia.”
Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas—bahkan ekstrem—jika tuntutan tersebut diabaikan.
Realita Lapangan: Potongan Bisa Tembus 40%
Secara regulasi, pemerintah sebenarnya telah menetapkan batas potongan maksimal 20 persen melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KP) No. 1001 Tahun 2022.
Namun di lapangan, situasinya berbeda.
Asosiasi pengemudi seperti Garda Indonesia menyebut potongan riil bisa mencapai 30 hingga 40 persen—angka yang membuat penghasilan ojol terus tergerus.
Tak heran, dalam dua tahun terakhir, gelombang demonstrasi ojol terus terjadi, menuntut keadilan tarif dan pemangkasan fee aplikasi.
Tarik Ulur Kepentingan: Bisnis vs Kesejahteraan
Pernyataan Prabowo membuka babak baru dalam relasi antara negara dan platform digital.
Di satu sisi, aplikator beralasan potongan diperlukan untuk operasional, teknologi, dan ekspansi bisnis.
Di sisi lain, pengemudi merasa menjadi pihak paling dirugikan dalam ekosistem ini.
Kini, pemerintah tampaknya mulai berpihak secara lebih tegas.
Arah Baru Kebijakan Ekonomi Digital?
Jika kebijakan pemangkasan ini benar-benar diterapkan:
- Model bisnis aplikator bisa berubah drastis
- Margin perusahaan akan tertekan
- Namun pendapatan pengemudi berpotensi meningkat
Pertanyaannya, apakah perusahaan akan patuh, bernegosiasi, atau justru melawan?
Satu hal jelas:
Pernyataan Prabowo bukan sekadar retorika—melainkan sinyal perubahan arah kebijakan ekonomi digital di Indonesia.[edi]
