Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih di Banda Aceh, sebagai bentuk protes terhadap lambannya pemulihan pascabencana ekologis yang melanda Aceh pada Jumat (14/8/2026).Foto : Mediasurak.id/Raudhah)
MEDIASURAK.ID BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026). Aksi yang diikuti puluhan massa tersebut merupakan bentuk protes terhadap penanganan bencana ekologis yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai pemerintah belum mampu memberikan pemulihan yang layak dan bermartabat bagi para penyintas bencana, terutama perempuan dan anak-anak.
“Masih banyak perempuan, anak-anak, dan masyarakat terdampak yang hidup dalam kondisi tidak aman. Penanganan bencana oleh negara belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana semestinya tak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur. Pemerintah perlu menjamin keselamatan, perlindungan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat terdampak, khususnya perempuan dan anak.
Azharul menyebut makna perdamaian juga harus diperluas, bukan sebatas berakhirnya konflik.
“Perdamaian harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, layak, dan terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perempuan harus memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan dan persalinan. Perlindungan juga diperlukan bagi ibu menyusui, sementara anak-anak harus dapat menjalani kehidupan pascabencana tanpa dibayangi rasa takut dan ketidakamanan.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan dampak bencana ekologis masih dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sektor ekonomi.
“Pemerintah pusat masih lamban dalam menangani bencana ekologis yang dampaknya tidak hanya dirasakan di Aceh, tetapi juga sejumlah wilayah lain di Sumatera,” jelas Alfian.
Ia juga menyoroti persoalan pendataan penyintas yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana belum menjadi perhatian serius pemerintah,” lanjutnya.
Karena itu, Alfian mendorong pemerintah pusat meningkatkan perhatian terhadap penanganan bencana di Sumatera.
