Pemateri Temu Mitra Kegiatan Holding UMKM Kementerian UMKM di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (8/07/2026). Foto Humas USK
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Indonesia harus memperkuat rantai pasok hingga hirilisasi, termasuk memperketat standariasi industri nilam dalam negeri, dari hulu hingga ke hilir. Langkah ini menyusul regulasi baru yang ketat di industri nilam global (patchouli oil).
Pernyataan tersebut mengemuka dalam Temu Mitra Kegiatan Holding UMKM, diselenggarakan Kementerian UMKM di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu 8 Juli 2026. Selain jajaran tinggi Kementerian UMKM, kegiatan ini dihadiri Bupati Aceh Jaya beserta jajaran pemerintah daerah, Area Manager BSI Aceh, perwakilan Bank Aceh, Bank Indonesia, serta jajaran direksi PT. Razma Agro Jayana, maupun petani nilam lokal.
“Industri wewangian dunia saat ini berada di bawah pengawasan regulasi yang sangat ketat, khususnya di kawasan Uni Eropa. Berbagai standar baru seperti REACH terkait penarikan produk yang tidak patuh dari pasar, CLP untuk standar pelabelan, pemantauan zat tertentu oleh ECHA, hingga aturan kemasan berkelanjutan melalui PPWR dan ISO kini mulai diberlakukan secara masif,” kata Kepala Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK), Syaifullah Muhammad, dalam paparannya.
Dalam kesempatan tersebut, Syaifullah berbagi pengalaman mengunjungi berbagai kegiatan di Prancis pada Mei lalu. Selain Expo SIMPPAR di Kota Grasse, di Eropa, ia juga menghadiri rangkaian kegiatan bergengsi lain seperti pertemuan buyer dengan Sozio, kunjungan industri ke perusahaan wewangian multinasional Firmenich, hingga workshop parfum internasional.
”Kepatuhan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2025 dan Fase implementasi regulasinya berjalan sepanjang tahun 2026 ini, dengan batas akhir pemenuhan kepatuhan (compliance) pada 2028. Aturan ini akan berlaku penuh tahun 2029 untuk berbagai bahan komponen (ingredien) parfum dunia, termasuk minyak nilam,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawasan ketat ini berdampak langsung pada peningkatan standar di berbagai lini, termasuk kewajiban dokumentasi rantai pasok (supply chain traceability) yang sangat ketat. Kondisi ini kata dia, menjadi alarm dan tantangan serius bagi komoditas nilam Indonesia, khususnya Aceh, yang budidaya serta peyulingannya sebagian besar ,asih dikelola secara tradisional oleh masyarakat.
”Kepatuhan terhadap SOP di setiap lini produksi sudah tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari pembibitan, teknik budidaya, perawatan tanaman, proses penyulingan, hingga pengemasan dan pelabelan harus memenuhi standar internasional. Jika gagal memenuhi standar ini, konsekuensinya berat: minyak nilam kita akan ditolak oleh buyer luar negeri,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Syaifullah mendorong adanya pembinaan intensif yang terintegrasi bagi para petani, penyuling, dan eksportir lokal agar mampu beradaptasi dengan standar tinggi yang diminta pasar global. Di samping itu, kunci pertahanan ekonomi nilam nasional terletak pada percepatan hilirisasi.
”Kita harus memperkuat hilirisasi di dalam negeri. Dengan hilirisasi, Indonesia bisa menetapkan standar nasional sendiri untuk minyak nilam dan produk turunannya. Melalui sentuhan teknologi purifikasi dan formulasi, kita bisa memproses minyak atsiri ini menjadi produk antara (intermediate product seperti hi-grade patchouli) maupun produk akhir (end product),” jelas Kepala ARC USK itu.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sekaligus menjadi jaring pengaman (buffer) ekonomi bagi industri nilam nasional yang dinilai memiliki pasar domestik besar yang dapat dikelola dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
”Jadi, jika suatu saat minyak nilam mentah kita mengalami hambatan atau penolakan di pasar luar negeri karena regulasi mereka, kita tidak perlu panik. Kita bisa langsung memprosesnya sendiri di dalam negeri untuk dijadikan produk turunan bernilai tinggi, seperti parfum premium, skincare, aromaterapi, hingga produk kosmetik dan toiletries,” pungkas Syaifullah.
Kegiatan temu mitra program holding UMKM bersama PT. Razma Agro Jayana guna peningkatan produksi dan ekspor nilam ini, juga menghadirkan perspektif penguatan modal dan ekosistem bisnis dari narasumber lainnya, seperti Diah Sandita Arisanti. Materi pemaparan, juga disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (SRG dan PLK) di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Sementara Area Manager BSI Aceh Bambang Frasetia mengulas dukungan pembiayaan syariah bagi UMKM atsiri, serta peta jalan operasional holding UMKM nilam dalam menembus pasar internasional oleh Razuan selaku Direktur PT Razman Agro Jayana.
