Pelabuhan Lampulo
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya merespons keluhan nelayan Aceh terkait pendangkalan muara dan pelabuhan perikanan yang selama ini menghambat aktivitas melaut.
Sebanyak 13 pelabuhan dan kuala di sejumlah kabupaten/kota di Aceh kini masuk dalam rencana pengerukan sedimentasi oleh pemerintah pusat.
Kepastian itu disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).
Menurut Permana, kedatangan tim KKP merupakan tindak lanjut atas surat Pemerintah Aceh terkait kondisi muara yang semakin dangkal dan mengganggu aktivitas nelayan.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” katanya.
Tim KKP dijadwalkan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei lapangan terhadap 13 pelabuhan perikanan yang akan menjadi prioritas penanganan.
Pelabuhan yang disurvei meliputi:
- Pelabuhan Perikanan Lampulo
- Idi
- Lambada
- Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro di Pidie
- Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja di Pidie Jaya
- Kuala Peudada di Bireuen
- Kuala Pusong di Lhokseumawe
- Kuala Krueng Mane di Aceh Utara
- Kuala Anak Laut di Singkil
- Kuala Ujung Baroh di Aceh Barat
- Kuala Ujung Serangga di Aceh Barat Daya
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan persoalan pendangkalan muara bukan hanya menghambat ekonomi nelayan, tetapi juga berdampak terhadap keselamatan dan ancaman banjir di kawasan pesisir.
“Kita punya lebih dari 50 muara. Aceh ini dikelilingi laut dan sekitar 25 persen masyarakat bekerja di sektor kelautan. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.
Menurut Mualem, sedimentasi yang terus dibiarkan membuat banyak kapal nelayan sulit keluar masuk pelabuhan, terutama saat air surut.
Selain itu, pendangkalan muara juga memperparah banjir di sejumlah kawasan permukiman karena aliran air tidak berjalan normal menuju laut.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga meminta pemerintah pusat menangani abrasi pantai di Aceh secara menyeluruh.
“Kami berharap penanganannya tidak parsial, tetapi komprehensif, termasuk persoalan abrasi,” katanya.
Rencana pengerukan ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan nelayan Aceh yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan sedimentasi tanpa penanganan serius.
Jika pengerukan berjalan efektif, akses kapal nelayan menuju laut diperkirakan akan kembali lancar dan aktivitas ekonomi pesisir bisa pulih lebih cepat.[hr]
