Ilustrasi/surakmedia.id/HH/AI
Aceh hari ini bukan sekadar sedang mengalami perlambatan ekonomi. Aceh sedang menghadapi krisis kepemimpinan—krisis dalam memaknai kebersamaan.
Di saat pengangguran intelektual terus meningkat dan tekanan ekonomi makin menghimpit, yang terlihat justru bukan konsolidasi, melainkan fragmentasi. Bukan kerja bersama, tetapi saling curiga. Bukan solusi, tetapi kompetisi ego.
Peringatan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Aceh yang juga Ketum Orwil Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, SP, M.Si, harus dibaca lebih dari sekadar imbauan biasa. Ini adalah alarm keras: Aceh sedang kehilangan energi kolektifnya.
Pasca Pilpres dan Pilkada 2024, seharusnya semua kontestasi berakhir. Namun yang terjadi, residu politik justru menjelma menjadi sekat-sekat baru dalam pemerintahan dan parlemen. Blok-blok kekuasaan terbentuk, komunikasi tersumbat, dan kebijakan berpotensi tersandera kepentingan kelompok.
Jika ini terus dibiarkan, maka yang hancur bukan hanya program—tetapi masa depan Aceh itu sendiri.
Pasangan Mualem–Dek Fadh memegang mandat besar untuk memutus rantai ini. Kepemimpinan mereka tidak cukup hanya administratif—tetapi harus menjadi kepemimpinan pemersatu.
Namun persatuan bukan slogan. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Masalah Utama: Bukan Kekurangan Uang, Tapi Kehilangan Arah
Aceh tidak miskin regulasi. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah memberi ruang luas. Sumber daya alam tersedia. Anggaran daerah pun tidak kecil.
Masalah utamanya adalah arah.
Ketimpangan pembangunan antar,a wilayah Timur, Barat, Selatan, dan Tengah bukan sekadar isu teknis—ini adalah kegagalan distribusi keadilan. Ketika pembangunan tidak merata, maka yang tumbuh bukan hanya kesenjangan, tetapi juga kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan.
Lebih parah lagi, potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal. Ribuan sarjana menganggur bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem tidak memberi ruang.
Di titik ini, pertanyaan Nurchalis menjadi relevan dan menohok: sebenarnya apa yang sedang dipertontonkan?
Solusi: Lima Langkah Mendesak untuk Menyelamatkan Aceh
Jika Aceh ingin keluar dari lingkaran ini, maka tidak ada pilihan selain melakukan langkah konkret:
1. Konsolidasi Total Kepemimpinan
Gubernur dan seluruh kepala daerah harus duduk bersama, menghapus sekat politik, dan menyepakati agenda pembangunan bersama lintas wilayah. Tidak boleh ada lagi “kami” dan “mereka”.
2. Peta Jalan Ekonomi Berbasis Wilayah
Aceh harus memiliki roadmap ekonomi yang jelas:
- Timur: industri dan perdagangan
- Barat-Selatan: kelautan dan agro
- Tengah: pertanian dan pariwisata
Tanpa pembagian peran yang tegas, pembangunan akan terus timpang.
3. Gerakan Darurat Penyerapan Tenaga Kerja Intelektual
Pemerintah harus menciptakan program khusus untuk menyerap lulusan sarjana—baik melalui inkubasi bisnis, proyek strategis daerah, maupun kemitraan dengan sektor swasta.
4. Reformasi Tata Kelola dan Anti-Blok Politik
Setiap kebijakan harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan kompromi elit. Praktik “blok-blok kekuasaan” harus dihentikan dengan transparansi dan akuntabilitas.
5. Membangun Kepercayaan ke Pusat
Konflik internal yang dipertontonkan hanya akan melemahkan posisi Aceh di hadapan pemerintah pusat. Stabilitas politik lokal adalah syarat mutlak untuk menarik dukungan nasional dan investasi.
Pilihan Ada di Tangan Elite Aceh
Aceh hari ini berada di persimpangan: terus terjebak dalam ego, atau bangkit melalui kebersamaan.
Sejarah telah mengajarkan bahwa konflik hanya membawa luka panjang. Apakah luka itu ingin dibuka kembali?
Jika para elite masih menjadikan kepentingan sebagai kompas, maka Aceh akan terus tertinggal. Namun jika mereka berani menjadi perekat, maka Aceh punya peluang besar untuk bangkit lebih cepat dari yang dibayangkan.
Ini bukan lagi soal politik. Ini soal masa depan.
Dan masa depan tidak bisa dibangun di atas ego.
Redaksi
