Pemateri, modertaor dan pembaca puisi.Kolase/mediasurak.id/edi AI
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH — Kasus sengketa batas wilayah kembali menjadi perhatian dalam forum literasi nasional yang digelar di Balai Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (18/5/2026).
Mengusung tema “Merawat Data Mencegah Sengketa Batas Wilayah”, kegiatan ini menghadirkan bedah buku Diplomasi Sengketa 4 Pulau yang mengupas dinamika konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, sekaligus pentingnya data historis dan administrasi dalam menjaga kedaulatan daerah.
Forum tersebut digelar oleh Desember Kopi Gayo bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta dan PDS HB Jassin, dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, pejabat Kemendagri, akademisi, penulis, hingga sastrawati nasional.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, dijadwalkan menyampaikan keynote speech dalam kegiatan tersebut.
Safrizal dikenal sebagai salah satu figur penting dalam tata kelola administrasi wilayah dan penyelesaian batas daerah di Indonesia.
Selain itu, hadir pula Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Razka Rahmadiillah, SSTP, MA, serta penulis buku Diplomasi Sengketa 4 Pulau, Murizal Hamzah, SP.
Diskusi akan dipandu oleh sastrawan dan jurnalis Fikar W Eda sebagai moderator.
Kegiatan ini tidak hanya membahas aspek administratif dan politik batas wilayah, tetapi juga mencoba menghadirkan pendekatan budaya dan literasi sebagai ruang refleksi kebangsaan.
Hal itu terlihat dari agenda pembacaan puisi yang melibatkan Podium Perempuan Penyair Indonesia, di antaranya D. Kemalawati, Helvy Tiana Rosa, Fatin Hamama, dan Devie Matahari.
Bedah buku ini dipandang menjadi momentum penting di tengah meningkatnya potensi konflik batas wilayah di berbagai daerah Indonesia, yang kerap dipicu lemahnya dokumentasi historis, perbedaan data administrasi, hingga kepentingan politik lokal.
Tema “Merawat Data” menjadi pesan sentral bahwa arsip, peta, dokumen sejarah, hingga penamaan wilayah bukan sekadar catatan administratif, tetapi bagian dari pertahanan kedaulatan negara.
Dalam konteks sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, diplomasi data dinilai lebih menentukan dibanding sekadar klaim politik ataupun sentimen emosional daerah.
Forum ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik batas wilayah membutuhkan kolaborasi lintas sektor — pemerintah, akademisi, budayawan, media, dan masyarakat — agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun politik berkepanjangan.
Kegiatan bedah buku tersebut akan berlangsung pukul 14.00 hingga 17.00 WIB di Balai Sastra HB Jassin Lantai 4, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.[HH]
