Nasrul Zaman
MEDIASURAT.ID, BANDA ACEH – Pertaruhan terbesar Aceh dalam pengelolaan cadangan gas raksasa South Andaman bukan hanya terletak pada besarnya potensi sumber daya yang ditemukan, tetapi juga pada kemampuan daerah memperjuangkan kepentingannya di meja perundingan. Karena itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai Tim Teknis Plan of Development (PoD) Blok South Andaman perlu segera diperkuat dengan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di industri energi internasional.
Menurut Nasrul, fase pembahasan Plan of Development merupakan tahapan krusial yang akan menentukan arah pengembangan lapangan gas, pola investasi, pembangunan fasilitas pendukung, hingga besaran manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Aceh dari proyek migas terbesar yang saat ini berkembang di perairan Andaman.
“Industri migas laut dalam merupakan sektor yang sangat kompleks, melibatkan aspek investasi global, hukum internasional, serta perhitungan bisnis yang ketat,” kata Nasrul Zaman, Senin (8/6/2026).
Ia menilai komposisi Tim Teknis PoD yang saat ini masih didominasi unsur birokrasi belum cukup untuk menghadapi kompleksitas pembahasan yang melibatkan perusahaan energi multinasional dan lembaga strategis di tingkat nasional.
Menurutnya, pengembangan Blok South Andaman bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan atau koordinasi antarinstansi, melainkan menyangkut keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap masa depan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
“Yang dibahas bukan hanya soal perizinan atau tata kelola pemerintahan. Ada aspek bisnis energi, risiko investasi, keekonomian proyek, hingga strategi hilirisasi yang membutuhkan keahlian khusus,” ujarnya.
Ilustrasi. [Foto: Dinas ESDM Aceh]
Nasrul mengingatkan bahwa ketika Pemerintah Aceh berhadapan dengan korporasi energi internasional seperti Mubadala Energy maupun institusi nasional seperti SKK Migas, diperlukan kapasitas negosiasi yang setara agar kepentingan daerah tidak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, pendekatan birokrasi yang selama ini berfokus pada aspek administratif dan regulasi tetap penting, namun harus dilengkapi dengan tenaga profesional yang memahami praktik industri energi global.
“Kalau Aceh ingin memperoleh manfaat maksimal dari South Andaman, maka tim yang bekerja harus memiliki kemampuan membaca aspek teknis, bisnis, hukum, dan investasi secara bersamaan,” katanya.
Nasrul menyarankan Pemerintah Aceh melibatkan negosiator kontrak migas berpengalaman yang memahami berbagai skema Production Sharing Contract (PSC), baik cost recovery maupun gross split. Kehadiran tenaga profesional tersebut dinilai penting untuk memperkuat argumentasi daerah dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.
Selain itu, ia juga mendorong keterlibatan ahli hukum energi internasional yang memahami berbagai aspek legal dalam industri migas global, termasuk kontrak, regulasi investasi, dan perlindungan kepentingan daerah dalam proyek strategis nasional.
Tak kalah penting, kata dia, adalah kehadiran pakar keekonomian migas laut dalam yang mampu melakukan kajian komprehensif terkait manfaat dan biaya pembangunan fasilitas pengolahan gas, baik yang dibangun di darat maupun di lepas pantai.
“Kehadiran para profesional ini dapat membantu menyusun argumentasi dan proposal yang kuat secara ekonomi sehingga posisi Aceh dalam proses pembahasan menjadi lebih diperhitungkan,” ujarnya.
Nasrul menegaskan bahwa momentum South Andaman merupakan kesempatan langka yang mungkin hanya datang sekali dalam beberapa dekade. Karena itu, seluruh proses perencanaan harus dikawal secara serius agar manfaat ekonomi yang lahir dari proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Aceh.
Ia menilai pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran penting. Kekayaan sumber daya alam yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan daerah apabila tidak dibarengi strategi negosiasi dan perencanaan yang kuat sejak awal.
“Fase PoD inilah yang akan menentukan arah banyak keputusan strategis ke depan, mulai dari investasi, infrastruktur, peluang kerja, hingga dampak ekonomi bagi daerah. Karena itu, Aceh harus memastikan tim yang mewakili kepentingannya memiliki kapasitas terbaik,” katanya.
Di tengah tingginya harapan publik terhadap potensi gas raksasa South Andaman, peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah proyek migas tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan yang ditemukan, tetapi juga oleh kemampuan daerah memperjuangkan hak dan kepentingannya sejak tahap perencanaan.
Bagi Aceh, South Andaman bukan sekadar proyek energi, melainkan momentum untuk memastikan sejarah tidak terulang, sehingga kekayaan alam yang dimiliki benar-benar menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan produksi migas nasional.
[Raudhatul Jannah]
