Nasri Saputra alias Poen Check
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Pegiat sosial asal Aceh Jaya, Nasri Saputra alias Poen Check, mendukung penuh langkah Polda Aceh dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik BUMDesma di Kabupaten Aceh Jaya.
Menurut pendiri Yayasan Ecopulse Movement Indonesia (EMI) itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis semata, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak yang merancang dan melahirkan kebijakan proyek tersebut.
“Kasus BUMDesma ini harus dilihat secara spesifik. Penanggung jawab kebijakan juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Poen Check.
Kasus ini berkaitan dengan mangkraknya proyek pembangunan PKS yang didanai dari penyertaan modal 172 desa atau gampong di Aceh Jaya. Total dana yang telah terkumpul dan digunakan mencapai sekitar Rp16 miliar yang bersumber dari dana desa.
Namun, proyek yang dibangun di atas lahan sekitar empat hektare itu kini terhenti. Kondisi kas internal BUMDesma disebut-sebut hanya tersisa sekitar Rp100 juta, sementara pembangunan pabrik belum dapat difungsikan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait tata kelola anggaran, transparansi penggunaan dana, hingga arah kebijakan proyek strategis tersebut.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh kini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Bahkan pada 13 Mei 2026, penyidik resmi menyurati Inspektorat Aceh Jaya untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek PKS BUMDesma tersebut.
Audit itu dilakukan guna menelusuri potensi kerugian negara serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan modal desa dan proses pengadaan barang maupun jasa.
Poen Check menilai proyek BUMDesma tersebut sejak awal terkesan dipaksakan. Ia menduga program itu sengaja dibentuk dengan dalih korporasi desa, namun berpotensi menjadi pintu masuk menguras dana negara yang bersumber dari dana desa.
“BUMDesma ini seperti korporasi yang dipaksakan. Saya menduga ada kepentingan tertentu untuk mengeruk keuangan negara melalui dana desa,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa gagasan pembangunan PKS tersebut pertama kali muncul pada masa kepemimpinan Dr Nurdin saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Aceh Jaya.
Menurut Nasri, pada tahap awal banyak geuchik di Aceh Jaya disebut sempat menolak skema penyertaan modal tersebut. Namun belakangan seluruh desa akhirnya ikut terlibat dalam program itu.
“Awalnya banyak geuchik menolak, tetapi kemudian semua ikut menyetor modal. Kami tidak tahu apa yang terjadi di balik itu,” katanya.
Karena itu, Poen Check meminta penyidik turut memanggil Dr Nurdin guna dimintai keterangan terkait lahirnya program dan arah kebijakan proyek tersebut.
Ia berharap pengusutan dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pihak lapangan saja.
“Jangan hanya operator yang diperiksa. Aktor utama dan penanggung jawab kebijakan juga harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Dr Nurdin belum berhasil dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut.[hr]
