Gubernur Aceh, Muzakir Manaf
MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukan bentuk pengurangan komitmen negara terhadap rakyat, melainkan langkah strategis menjaga keberlanjutan sistem perlindungan sosial.
Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem menepis anggapan bahwa perubahan pada JKA menggerus nilai perjuangan yang selama ini melekat pada program tersebut.
“JKA bukan sekadar layanan kesehatan. Ini bagian dari sejarah Aceh, simbol keadilan sosial, dan wujud cita-cita pasca perdamaian,” ujar Nurlis.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik terkait arah kebijakan JKA yang dinilai mengalami penyesuaian signifikan. Namun pemerintah menegaskan, substansi perlindungan tetap utuh.
Bukan Pengurangan, Tapi Penataan Ulang
Pemerintah Aceh menyebut penyesuaian JKA sebagai langkah adaptif untuk menyelaraskan program daerah dengan skema nasional, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sinkronisasi ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Ini bukan penghapusan atau pengurangan, tetapi penataan ulang agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegas Nurlis.
Dengan kata lain, pemerintah sedang menggeser pendekatan dari ekspansi luas ke presisi manfaat—sebuah langkah yang secara teknokratis dianggap perlu, namun secara politik tetap sensitif.
Kelompok Rentan Tetap Prioritas
Dalam skema baru ini, Pemerintah Aceh memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga mengakui adanya persoalan klasik: akurasi data penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi dan validasi ulang akan dilakukan secara terbuka dan partisipatif untuk mencegah kesalahan klasifikasi yang selama ini kerap memicu polemik di masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian transparansi pemerintah, mengingat isu data kesejahteraan sering menjadi titik lemah dalam berbagai program sosial.
Ujian Transparansi dan Kepercayaan Publik
Selain soal data, Pemerintah Aceh juga berjanji membuka secara terang setiap penyesuaian anggaran, termasuk realokasi yang terjadi dalam program JKA.
Transparansi ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah sensitivitas masyarakat terhadap isu layanan kesehatan.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak—akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, hingga elemen sipil—guna memastikan kebijakan tidak berjalan sepihak.
Di ujung pernyataannya, Mualem mengajak masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan solusi yang bijak.
Namun pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari narasi, melainkan dari implementasi: apakah penyesuaian ini benar-benar membuat JKA lebih adil dan tepat sasaran, atau justru mempersempit akses bagi sebagian masyarakat.
Di situlah pertaruhan sesungguhnya.
