MEDIASURAK.ID, BANDA ACEH – Utang RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh membengkak mencapai Rp 392 miliar, sehingga memicu sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRA.
Fuadri, Anggota Pansus LKPJ DPRA, menilai persoalan utama yang kini membelit rumah sakit rujukan terbesar di Aceh itu bukan semata soal pendapatan, melainkan lemahnya tata kelola keuangan serta pemborosan anggaran yang terus terjadi.
Dalam pembahasan bersama manajemen RSUDZA di Banda Aceh, Jumat (8/5/2026), Fuadri meminta rumah sakit segera menghentikan program-program yang dinilai tidak mendesak dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan pasien.
“Misalnya videotron di depan itu, jangan dipaksakan. Videotron tidak begitu penting bagi masyarakat yang datang berobat ke sini,” kata Fuadri.
Politikus PAN itu menegaskan manajemen rumah sakit harus segera menyiapkan langkah konkret agar beban utang tidak terus membesar pada tahun depan. Menurutnya, kondisi tersebut sudah menimbulkan keresahan publik dan berpotensi berdampak luas terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat Aceh.
“Atau skema apa yang bapak punya untuk menghilangkan angka ini sedemikian rupa? Karena ini akan berdampak luas. Saya sendiri merasa resah,” ujarnya.
Fuadri juga menyoroti keluhan masyarakat yang ramai bermunculan di media sosial, terutama terkait pelayanan pasien dan ketersediaan obat kemoterapi. Pihaknya menerima laporan adanya pasien yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit karena stok tidak tersedia.
Menurut dia, kondisi itu sangat memberatkan, khususnya bagi masyarakat dari wilayah pedesaan yang datang berobat ke Banda Aceh dengan keterbatasan biaya.
“Kalau mereka tinggal di desa bagaimana? Hal-hal seperti ini harus ada jalan keluar, tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.
Selain persoalan obat dan pelayanan, Fuadri turut menyoroti rasio tenaga pelayanan dengan jumlah pasien yang dinilai sudah tidak seimbang. Berdasarkan data yang dipaparkan manajemen RSUDZA, jumlah tenaga pelayanan disebut jauh lebih besar dibanding kapasitas pasien maupun tempat tidur yang tersedia.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyebab membengkaknya biaya operasional rumah sakit.
“Terlalu besar jumlah pelayannya dibanding orang yang dilayani. Ini menimbulkan pembengkakan dan pemborosan. Tidak terjadi efisiensi,” ungkapnya.
Pernyataan itu turut dibenarkan Wakil Direktur Pengembangan SDM RSUDZA, dr Arifatul Khoirida, dalam rapat bersama Pansus.
Fuadri membandingkan kondisi RSUDZA dengan rumah sakit swasta yang dinilai lebih disiplin menjaga rasio kebutuhan tenaga kerja dan pelayanan.
“Karena ini rumah sakit pemerintah, tentu ada ukuran rasio yang wajar. Kalau sekarang sudah mendekati 1 banding 4, ini harus dievaluasi,” katanya.
Karena itu, ia meminta manajemen RSUDZA mulai melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk menghentikan penambahan tenaga kontrak dan memangkas pengeluaran nonprioritas demi menyelamatkan kondisi keuangan rumah sakit.
Ia juga menyoroti potensi pemborosan penggunaan listrik dan fasilitas rumah sakit yang dinilai perlu diawasi ketat. Meski demikian, Fuadri menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan kenyamanan pasien maupun tenaga medis.
“Kalau AC ruang pasien sudah rusak, itu harus diprioritaskan. Jangan pasien disuruh pakai kipas angin,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan dasar pelayanan seperti ruang rawat inap yang nyaman, pelayanan poli, hingga ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama dibanding program-program pelengkap yang tidak mendesak.
“Program pengadaan yang orientasinya mencari keuntungan besar, cut dulu. Fokus pada pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Fuadri juga mendorong agar kelebihan SDM di RSUDZA dapat dialihkan ke rumah sakit regional yang akan dibangun Pemerintah Aceh, dengan skema penempatan yang diatur bersama Dinas Kesehatan Aceh.
“Kalau nanti rumah sakit regional sudah berjalan, SDM yang berlebih bisa didorong ke sana,” tutupnya.[hr]
